Sengit! 677 Caleg Provinsi Jambi Bakal Tersingkir Usai Pemilu

JAMBI, bungopos.com- Tahun ini akan sengit sekali, karena akan ada 732 caleg DPRD Provinsi Jambi yang harus merebut hati pemilih biar bisa mengisi 55 kursi di DPRD Provinsi Jambi.

Artinya, 677 Caleg dipastikan tersingkir usai pemilu ini 2024 ini karena hanya akan ada 55 caleg yang akan lolos melenggang ke gedung DPRD Provinsi Jambi.

Selain DPRD Provinsi Jambi, hari ini 14 Februari 2024 juga sedang bertarung ribuan caleg DPRD kabupaten/kota se Provinsi Jambi untuk merebut kursi di masing-masing daerahnya.

Totalnya, warga Jambi  akan memilih 5 surat suara untuk calon presiden (Capres)-calon wakil presiden (Cawapres), calon anggota DPD RI, calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Ada tiga calon presiden yang bertarung yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan  Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Kemudian 18 calon anggota DPD RI, 134 calon anggota DPR RI,

Pilihan ini akan menentukan arah pembangunan Indonesia untuk lima tahun ke depan. Sebab mereka yang dipilih merupakan perwakilan masyarakat di semua level tingkatkan.

Lantas seperti apa persiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memfasilitasi hak pilih masyarakat? Ketua KPU Provinsi Jambi, Iron Sahroni mengatakan bahwa semua logistik KPU  H-1 sudah berapa di tingkat Desa. Logistik itu akan dijaga oleh petugas KPPS dan PPS dimasing-masing tingkatan.

"H-1 kita pastikan semua logistik sudah di tingkat desa di TPS masing-masing. Nanti akan dijaga oleh petugas KPPS dan PPS," ujarnya, Selasa (13/2) kemarin.

Iron menyebutkan bahwa pihaknya berusaha semaksimal mungkin, meskipun hingga H-1 cuaca tidak bersahabat di beberapa Kabupaten/kota. Meski begitu, logistik Haris tetap sampai dengan keadaan bagus, tepat waktu dan tepat jumlah.

"Kita berharap dengan persiapan yang sudah maksimal, pemilu besok (hari ini, red) bisa berjalan baik, aman dan damai. Karena kita sudah melakukan persiapan jauh-jauh hari," ungkapannya.

Pasca pemungutan suara, kata Iron, petugas KPPS langsung melakukan perhitungan dimulai dari surat suara Capres-cawapres hingga DPRD kabupaten/kota. Kemudian surat suara hasil perhitungan itu akan didorong ke tingkat kecamatan untuk dilakukan pleno

"Sistemnya masih sama dengan Pemilu sebelumnya, ada rekapitulasi berjenjang yang dilakukan, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat," sebutnya

Selain rekapitulasi berjenjang, petugas KPPS juga akan melakukan input C hasil untuk dimasukkan ke dalam Sistem Rekapitulasi Pemilu (Sirekap). Dari sini semua akan terinput dan nantinya akan menjadi perbandingan ketika dilakukan pleno di tingkat berikutnya. "Itu setelah dihitung akan dimasukkan dalam Sirekap oleh teman-teman PPPK," katanya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Wein Arifin mengingatkan KPU terkait 18 ribu pemilih potensial yang tidak memiliki KTP elektronik. Menurutnya, nama-nama ini masuk dalam DPT Pemilu 2024.

“Kita sudah menyampaikan saran agar nama-nama yang masuk dalam DPT tapi tidak memiliki KTP elektronik agar disampaikan kepada KPPS. Kemudian tidak mempersilahkan kepada mereka untuk menggunakan hak pilih,” ujarnya.

Karena berdasarkan undang-undang dan putusan MK, pemilih adalah pemilik KTP elektronik dalam DPTb dan DPK. Sehingga potensi pelanggaran ini bisa diminimalisir apabila KPPS konsisten bagaimana pemilih yang datang wajib menunjukkan KTP.

“KTP itukan sebenarnya bisa dalam bentuk fisik, baik foto maupun fotocopy. Kalau ini berjalan kita harapkan bisa meminimalisir potensi pelanggaran,” ungkapnya.

Kemudian terkait Sirekap yang menggunakan alat pengganda atau scanner yang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang dilakukan secara manual. Sehingga pertanyaanya apakah setiap KPPS itu memiliki mesin untuk scanner, apakah listriknya stabil, apakah kemampuan untuk melakukan itu sama.

“Ini menjadi pertanyaan, karena ada banyak sekali dokumen yang harus di scanner. Bayangkan kalau 1 lembaaga perwakilan itu ada 10 rangkap, maka kalau dikali 5 maka ada 50 rangkap. Jumlah itu dikalikan 18 partai politik, ditambah DPD RI. Inikan berkaitan dengan kemampuan teknis,” jelasnya.

Dari sekian banyak persoalan ini, maka Bawaslu juga memiliki Siwaslu yang digunakan untuk memastikan dokumen otentik. Dokumen itu akan direkap dari tingkat KPPS hingga Kecamatan untuk bahan rekapitulasi. “Data kita ini gunakan untuk melakukan koreksi apabila ada kesalahan yang terjadi dilapangan pada saat rekapitulasi dilakukan,” pungkasnya.

Terpisah, Gubernur Jambi Al Haris mengajak masyarakat Jambi menentukan calon yang hendak dicoblos sebelum masuk bilik suara.

"Ingat datang ke TPS Rabu 14 Februari 2024, dan gunakan hak suara anda untuk keberlangsungan bangsa dan negara lima tahun kedepan," ucapnya.

Ia berharap perhelatan akbar Pemilu bisa berlangsung lancar dan sukses.

"Saya mengajak kita semua ke TPS," ucap Haris.

Ia juga menambahkan, untuk ASN bersikap netral. Tak boleh mempengaruhi masyarakat dan ikut berkampanye. "Untuk ASN sampaikanlah pilihannya di bilik suara, tugas ASN harus ikut menciptakan suasana damai di masyarakat karena mereka digaji oleh negara," sampai Haris.

Untuk Pemilihan Presiden Al Haris menyatakan kali ini merupakan perhelatan demokrasi untuk memilih pemimpin bangsa agar keberlangsungan bangsa berjalan baik.

"Oleh karena itu saya mengingatkan masyarakat menggunakan hak pilihnya, agar terselenggara dengan baik tingkat partisipasi masyarakat meningkat," ujarnya.

Adapun Gubernur Jambi Al Haris akan menyalurkan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di rumah pribadi kediamannya di Kota Jambi. "Saya akan mencoblos di TPS 32 Lorong H.Ibrahim, di rumah saya kediaman pribadi," ucapnya.

Al Haris mengatakan KTP-nya telah berdomisili di Kota Jambi sehingga bisa memilih semua Caleg dari tingkat Kota Jambi hingga DPD RI, serta memilih Capres-Cawapres.  "Mungkin jam 9 nanti akan mencoblos, setelah itu saya akan meninjau TPS - TPS," kata Haris. (*)

Sumber: www.jambiekspres.co.id